Kuliah Bareng Birokrat UM Bandung Soroti Transformasi Birokrasi Terbuka

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi tantangan serius dalam demokrasi modern. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang demokratis. Tanpa kepercayaan, kebijakan publik berisiko kehilangan legitimasi, bahkan dapat mendorong stagnasi pembangunan dan memicu potensi kekacauan sosial di tengah masyarakat.

Merespons urgensi tersebut, Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung menyelenggarakan kegiatan Kuliah Bareng Birokrat bertajuk “Rekonstruksi Kepercayaan Publik melalui Transformasi Birokrasi Terbuka yang Strategis, Solutif, dan Implementatif” di Auditorium KH Ahmad Dahlan, UM Bandung, Kamis (08/01/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis antara dunia akademik dan praktik kebijakan publik.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, Khoirul Naim, yang memaparkan strategi, kebijakan, serta roadmap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memulihkan kepercayaan publik.

Sementara itu, Muchamad Indra Purnama dari Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) memberikan tinjauan akademik mengenai relasi birokrasi dan kekuasaan serta tantangan netralitas dan profesionalisme birokrasi di tengah dinamika politik nasional.

Dalam paparannya, Khoirul Naim menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama demokrasi. Ia menyebutkan berbagai faktor yang memperdalam krisis kepercayaan masyarakat, seperti rendahnya persepsi integritas birokrasi, lemahnya transparansi, lambannya respons pelayanan publik, serta masifnya disinformasi dan polarisasi politik di ruang digital yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.

Melalui forum tersebut, Bakesbangpol Jawa Barat memperkenalkan konsep transformasi birokrasi terbuka yang bertumpu pada empat pilar utama, yakni keterbukaan informasi, akuntabilitas kinerja, partisipasi publik yang bermakna, serta inovasi layanan digital.

Transformasi birokrasi, menurutnya, tidak lagi dimaknai sebatas perubahan administratif, melainkan perubahan paradigma menyeluruh yang menyentuh kebijakan, proses, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi.

Forum ini juga menegaskan bahwa rekonstruksi kepercayaan publik bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi menuntut pemerintah terbuka dalam menyampaikan proses pengambilan keputusan dan pengelolaan data publik.

Adapun akuntabilitas memastikan seluruh kebijakan berpijak pada tujuan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi ditekankan sebagai keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam program-program pemerintah. 

“Jika ketiga hal ini dijalankan dengan baik, maka akan memunculkan birokrasi terbuka yang sinergis dengan kebutuhan rakyat,” ungkap Fatmawati selaku pemantik diskusi.

Dari perspektif akademik, ditegaskan bahwa persoalan birokrasi tidak dapat dilepaskan dari relasinya dengan kekuasaan politik. Reformasi birokrasi kerap terjebak dalam praktik simbolik yang terbuka secara tampilan tetapi tertutup secara substansi.

Oleh karena itu, rekonstruksi kepercayaan publik hanya dapat terwujud apabila negara memiliki keberanian untuk diawasi dan dikoreksi oleh masyarakat, dengan melibatkan mahasiswa dan generasi muda sebagai mitra strategis dalam mengawal kebijakan publik yang berintegritas dan berkelanjutan.***