UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan umat Islam merupakan hal yang wajar.

Menurutnya, hal itu antara lain tercermin melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejalan dengan semangat kepedulian sosial dalam Islam.

Zulkifli mengaitkan program tersebut dengan teologi Al-Ma’un yang sejak lama menjadi salah satu landasan gerakan sosial Muhammadiyah.

Kepedulian terhadap anak yatim, kaum duafa, dan masyarakat yang membutuhkan, menurutnya, merupakan bentuk nyata pengamalan ajaran Islam.

“Program-program seperti ini harus terus kita perjuangkan dan pertahankan. Jangan sampai ketika kepemimpinan berganti, program-program yang mendasar bagi masyarakat ikut hilang,” kata Zulkifli saat menjadi pembicara Rakornas DPM PTMA I Tahun 2026 di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Kampus UM Bandung, Jumat (28/8/2026).

Selain MBG, Zulkifli menekankan pentingnya swasembada pangan bagi Indonesia. Menurutnya, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri bukan sekadar persoalan ekonomi. Namun, menyangkut kehormatan bangsa sekaligus penghargaan terhadap petani.

“Swasembada itu kehormatan bangsa. Petani juga akan merasa dihargai. Jangan sampai kita harus membeli beras dari negara lain. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UM Bandung Herry Suhardiyanto berharap Rakornas DPM PTMA dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkuat gagasan dan mengambil peran sebagai agen perubahan.

Ia juga mendorong pemerintah dan perguruan tinggi memperkuat inovasi di bidang pangan karena kebutuhan pangan tidak dapat ditunda.

“Persoalan pangan tidak bisa digantikan dengan apa pun. Karena itu, pemerintah dan perguruan tinggi perlu terus mendorong inovasi yang berkaitan dengan pangan,” kata Herry.

Herry juga berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap pendidikan di lingkungan PTMA, termasuk melalui dukungan beasiswa.

Menurutnya, akses pendidikan yang lebih luas penting untuk membuka kesempatan generasi muda mengembangkan potensi dan berkontribusi bagi bangsa.

Usai kegiatan, Zulkifli berkeliling melihat fasilitas UM Bandung dan meninjau Laboratorium Teknologi Pangan.

Ia mendapat penjelasan mengenai hanjeli serta berbagai produk yang dapat dikembangkan dari komoditas pangan lokal tersebut.

Zulkifli juga mengajak para orang tua mempertimbangkan UM Bandung sebagai pilihan pendidikan tinggi bagi anak-anak mereka.

Ia menilai UM Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi yang baik di Jawa Barat dan memiliki lingkungan yang mendukung mahasiswa untuk mengembangkan ilmu serta meraih cita-cita.***(FA)

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Pergantian pejabat di kampus bukan sekadar soal mengisi posisi baru.

Bagi Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Herry Suhardiyanto, yang lebih penting adalah bagaimana kepemimpinan baru mampu membawa perubahan dan membuat manfaatnya benar-benar dirasakan sivitas akademika serta masyarakat.

Pesan itu disampaikan Herry saat memberikan arahan dalam pelantikan delapan pejabat struktural UM Bandung.

Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dibuktikan lewat kerja nyata, pelayanan yang lebih baik, dan kolaborasi.

“Amanah ini bukan sekadar penghargaan. Namun, tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui kinerja yang nyata, kepemimpinan yang visioner, dan kemampuan membangun kolaborasi,” ujar Herry.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemimpin tidak cukup dilihat dari banyaknya program.

Setiap kebijakan harus punya dampak, meningkatkan kualitas layanan, dan mendorong kemajuan kampus dalam jangka panjang.

Di Fakultas Sains dan Teknologi, misalnya, kepemimpinan baru diarahkan untuk memperkuat pembelajaran, riset, dan inovasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Lulusan juga diharapkan punya kemampuan akademik sekaligus semangat technopreneurship.

Sementara itu, Fakultas Sosial dan Humaniora didorong membangun budaya akademik yang kreatif dan kolaboratif.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis diharapkan lebih adaptif terhadap ekonomi digital dan dunia usaha.

Sedangkan Fakultas Agama Islam memperkuat pengembangan ilmu keislaman yang moderat, berkemajuan, dan bermanfaat bagi umat.

Herry juga mendorong pembenahan fasilitas kampus, mulai dari masjid, perpustakaan, interior gedung, akses dan parkir, hingga technopreneur center.

Pengembangan air bersih, energi surya, pemanenan air hujan, dan pengelolaan sampah dan limbah juga menjadi bagian dari agenda kampus.

Untuk memperkuat kemandirian finansial, UM Bandung akan mengembangkan bisnis dan kemitraan usaha.

Sejumlah aset seperti TK, apotek, catering, bakery, dan galeri produk kriya diharapkan bisa dikelola lebih produktif untuk mendukung pengembangan kampus.

Hasil riset dan inovasi pun diminta tidak berhenti di ruang akademik. UM Bandung ingin pengetahuan dan inovasi yang dihasilkan sivitas akademika dapat disebarluaskan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Di tengah perkembangan AI, digitalisasi, perubahan regulasi, dan persaingan global, Herry meminta para pejabat baru tidak terjebak dalam rutinitas administratif.

“Saya berharap Saudara tidak hanya menjalankan rutinitas kegiatan administratif. Namun, mampu menghadirkan gagasan-gagasan baru yang memberikan nilai tambah bagi kemajuan UM Bandung,” tegasnya.

Delapan pejabat yang dilantik terdiri atas Noviani Arifina Istiqomah sebagai Dekan FST, Ririn Suharsih sebagai Wakil Dekan FST, Latifah sebagai Wakil Dekan FSH, Budi Sadarman sebagai Wakil Dekan FEB, dan Yudi Daryadi sebagai Wakil Dekan FAI.

Sementara itu, Qori Atur Rodiah Suhada dipercaya sebagai Kepala Bagian Pengembangan Sarana dan Prasarana, Redoyan Refli sebagai Kepala Bagian Diseminasi Inovasi dan Perluasan Dampak, serta Yudistia Teguh Ali Fikri sebagai Kepala Bagian Bisnis dan Kemitraan Usaha.

Herry menegaskan, seluruh agenda tersebut hanya bisa berjalan jika dikerjakan bersama.

“Keberhasilan hanya dapat dicapai apabila seluruh unsur universitas bekerja dalam satu arah, satu tujuan, dan satu semangat,” katanya.

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Penghasilan besar belum tentu membuat keluarga aman secara finansial. Jika uang habis untuk belanja atau membayar utang, pendapatan berapa pun bisa terasa kurang.

Dosen Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Yudi Haryadi SE MM mengatakan kemandirian ekonomi justru bisa dimulai dari cara mengelola uang yang sudah dimiliki.

Hal itu disampaikan Yudi saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Ekonomi Syariah di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Kampus UM Bandung, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 752, Bandung, belum lama ini.

Menurut Yudi, kebiasaan menabung setelah semua kebutuhan terpenuhi perlu diubah. Tabungan atau investasi sebaiknya langsung disisihkan ketika penghasilan diterima.

“Jangan menunggu ada sisa untuk menabung. Justru tabungan atau investasi harus menjadi salah satu prioritas sejak awal menerima pendapatan,” ujar Yudi.

Untuk memudahkan penerapannya, Yudi menawarkan pola 10-30-50-10.

Minimal 10 persen pendapatan untuk tabungan atau investasi, maksimal 30 persen untuk cicilan atau utang, maksimal 50 persen untuk kebutuhan rutin, dan 10 persen untuk kebutuhan pribadi.

Pola tersebut dapat membantu keluarga memiliki cadangan keuangan, mengendalikan utang, serta merencanakan kebutuhan masa depan dengan lebih terukur.

“Jadi, kemandirian ekonomi bukan semata-mata tentang bagaimana meningkatkan penghasilan. Namun, bagaimana kita mampu mengendalikan dan mengarahkan uang sesuai dengan tujuan hidup,” kata Yudi.

Yudi juga mengingatkan pentingnya memahami lembaga keuangan syariah, seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Masyarakat perlu mempertimbangkan akad, kemampuan membayar, risiko, kebutuhan, dan manfaat sebelum mengambil pembiayaan.

Literasi keuangan syariah juga penting agar masyarakat tidak mudah terjebak rentenir atau pembiayaan yang justru menambah beban.

Keputusan keuangan sebaiknya diarahkan pada kebutuhan produktif dan manfaat jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan uang bukan hanya soal keuntungan pribadi.

Nilai amanah, keadilan, ta'awun, dan ukhuwah juga menjadi bagian penting agar aktivitas ekonomi membawa manfaat bagi keluarga dan lingkungan.

Oleh karena itu, kemandirian ekonomi tidak harus menunggu penghasilan besar.

Mulailah dengan menentukan tujuan, menyisihkan uang di awal, mengendalikan utang, dan membelanjakan sisanya secara bijak.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Komisi Ekonomi MUI Jawa Barat dan Program Pengabdian Dosen Prodi Ekonomi Syariah UM Bandung.

Acara ini diikuti oleh puluhan ibu-ibu anggota Forum Silaturahmi Majelis Taklim (FSMT) Kelurahan Cipadung Kidul.***(FA)