Menuju Indonesia Emas 2045, Tata Kelola Kolaboratif Dinilai Semakin Mendesak

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Indonesia Emas 2045 kerap diproyeksikan sebagai puncak kemajuan bangsa pada usia satu abad kemerdekaan. Namun, di balik optimisme tersebut, tersimpan tantangan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari krisis kepercayaan publik, lemahnya meritokrasi, hingga rendahnya partisipasi warga dalam proses demokrasi.

Kondisi tersebut menjadikan pendekatan collaborative governance semakin relevan untuk dibicarakan dan dipraktikkan. Gagasan ini mengemuka dalam kegiatan Kuliah Bareng Birokrat (KBB) bertema “Collaborative Governance untuk Indonesia Emas 2045” yang digelar Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung pada Sabtu (31/01/2026).

Forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi juga wadah refleksi bersama lintas aktor—legislatif, akademisi, dan generasi muda—dalam membaca arah masa depan Indonesia. Hadir sebagai narasumber Rizal Khairul (Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung), Rini Ayu Susanti (Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bandung), Risbon Siganturi (Dosen UPI Tasikmalaya), serta Alfath Fadillah Ridwannur (Duta Baca Jawa Barat).

Meski menyampaikan pandangan dari latar belakang berbeda, keempat narasumber sepakat bahwa Indonesia Emas hanya dapat dicapai melalui kolaborasi, integritas, dan kesadaran publik yang kuat. Collaborative governance dipahami sebagai model tata kelola yang menempatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor lain sebagai mitra sejajar.

Kompleksitas persoalan publik—mulai dari birokrasi yang tertutup, kebijakan minim pengawasan, hingga krisis kepemimpinan—dinilai tidak mungkin diselesaikan secara sektoral. Kolaborasi lintas aktor dipandang sebagai prasyarat agar kebijakan publik lebih responsif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku “Filsafat Administrasi (Integrasi Nilai Islam dan Praktik)” karya Didik Dahlan Lukman serta “Digital Governance dalam Perspektif Islam” karya Meti Mediyastuti Sofyan. Kedua buku tersebut menekankan pentingnya dimensi etis dan integritas aparatur dalam praktik administrasi publik dan transformasi digital.

Dalam sesi talkshow, Rizal Khairul menyoroti Indonesia Emas sebagai janji sekaligus tantangan yang menuntut birokrasi adaptif dan terbuka. Sementara Rini Ayu Susanti mengingatkan bahwa bonus demografi berpotensi menjadi masalah jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan kualitas sumber daya manusia yang adaptif serta beretika.

Dari perspektif generasi muda, Alfath Fadillah Ridwannur menegaskan pentingnya peran aktif anak muda dalam ruang politik dan birokrasi. Melalui kegiatan ini, ditegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 bukan sekadar target waktu, melainkan proses panjang yang menuntut tata kelola berintegritas, demokrasi yang setara, dan kolaborasi berkelanjutan lintas generasi.***