UM Bandung Perkuat Kesadaran Mahasiswa Mengawal Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung terus memperkuat komitmennya dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik. Namun, memiliki kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kuliah umum bertajuk "Pengenalan Ombudsman dan Sinergi Kolaborasi Kampus dengan Ombudsman" yang diselenggarakan bersama Ombudsman RI di Auditorium KH Ahmad Dahlan UM Bandung pada Kamis (02/07/2026).
Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora UM Bandung Irianti Usman yang mewakili Rektor UM Bandung mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa.
Mahasiswa bisa berdiskusi untuk memahami pentingnya pengawasan terhadap pelayanan publik sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara.
Menurutnya, Ombudsman merupakan mitra strategis dalam memastikan kualitas pelayanan publik, baik di lingkungan pemerintah maupun sektor swasta.
Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami tugas dan fungsi Ombudsman sekaligus mengambil peran dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
"Kuliah umum ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengetahui bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari upaya Ombudsman dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia," ujar Irianti.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat Fitry Agustine mengapresiasi komitmen UM Bandung dalam membangun kolaborasi dengan Ombudsman RI.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan gagasan, inovasi, dan sumber daya manusia yang berintegritas guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia berharap mahasiswa UM Bandung mampu menjadi generasi yang memiliki kepedulian terhadap pelayanan publik serta berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih melalui pengawasan yang partisipatif.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus indikator kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, berbagai persoalan seperti pelayanan yang lambat, informasi yang tidak jelas, hingga praktik maladministrasi masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi.
Menurutnya, Ombudsman RI hadir sebagai lembaga negara independen yang bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan investigasi, mencegah maladministrasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pelayanan publik.
Nasution juga menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa sebagai agen perubahan. Selain menjadi calon pemimpin bangsa, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai inovator, peneliti, edukator, sekaligus mitra kritis pemerintah dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas.
Melalui kolaborasi antara UM Bandung dan Ombudsman RI, diharapkan lahir generasi muda yang berintegritas dan memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengawasan pelayanan publik.
Mereka juga diharapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.***