UM Bandung Tekankan Penguatan Integritas dan Etika ASN lewat Kuliah Bareng Birokrat

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Penguatan integritas dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam kegiatan Kuliah Bareng Birokrat (KBB) yang diselenggarakan Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium KH Ahmad Dahlan pada Senin (19/01/2026).

Kuliah tersebut menghadirkan tiga narasumber yang memiliki kompetensi di bidang manajemen ASN, kebijakan publik, dan penyuluhan hukum. Kegiatan ini bertujuan mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu membangun kepercayaan publik.

Adapun narasumber yang hadir yakni Bina Danny Ramdhan Gani selaku Auditor Manajemen ASN Ahli Madya, Indra Maulana sebagai Widyaiswara Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, serta Rika Martiana Dewi yang merupakan Penyuluh Hukum Madya.

Dalam pemaparannya, Bina menegaskan bahwa integritas ASN merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Menurutnya, pengawasan manajemen ASN tidak semata-mata berfokus pada aspek administratif, melainkan memastikan aparatur menjalankan tugas secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab.

Sementara itu, Indra Maulana menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kebijakan yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan kebingungan publik, menurunkan kualitas pelayanan, serta melemahkan kinerja birokrasi. Oleh karena itu, ASN dituntut memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai dasar ASN serta mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan strategis.

Dari perspektif hukum, Rika Martiana Dewi menekankan pentingnya kesadaran hukum dan etika administrasi negara bagi ASN. Ia menyampaikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan administratif harus berpijak pada peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi etika pemerintahan guna mencegah pelanggaran hukum dan praktik maladministrasi.

Melalui kegiatan ini, UM Bandung berharap dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas ASN dalam mengimplementasikan nilai integritas, etika, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat terinternalisasi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pada kesempatan yang sama, dosen Program Studi Administrasi Publik UM Bandung, Fatmawati, menyampaikan bahwa Kuliah Bareng Birokrat merupakan inovasi pembelajaran yang sangat penting di lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan ini dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara konsep akademik dan realitas praktik birokrasi di lapangan.

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori administrasi publik di dalam kelas, tetapi juga memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan, termasuk berbagai tantangan, dinamika politik, hingga solusi kreatif yang kerap tidak ditemukan dalam buku teks.

Selain itu, kehadiran praktisi juga memberikan informasi terkini terkait reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta tren tata kelola pemerintahan yang terus berkembang mengikuti regulasi terbaru.***