KabarUMBdg

Oleh: Tati*

UMBANDUNG.AC.ID -- Balas budi politik dalam kontestasi menjadi satu hal lumrah dengan memberi jabatan menteri hingga tenaga ahli dan jabatan lain. Adapun aspek profesionalisme, kompetensi, dan kemampuan teknis menjadi pertimbangan sekunder. Akibatnya, elektoral berpotensi kehilangan kredibilitas dan setiap pemimpin diragukan integritasnya.

Manajemen SDM yang demikian acap memperburuk efisiensi pemerintah, terutama ketika ada aktor yang tidak memiliki keahlian di bidangnya diberi tanggung jawab untuk memimpin kementerian atau badan penting.

Pada 20 Oktober lalu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keesokan harinya, Selasa (21 Oktober), Presiden melantik jajaran menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih, yang mencatat sejarah baru dengan total anggota sebanyak 109 orang. Terdiri dari 7 menteri koordinator (menko), 41 menteri, 5 kepala lembaga, dan 56 wakil menteri. Sebelumnya, Kabinet Indonesia Maju hanya beranggotakan 60 orang, meliputi 34 menteri, 18 wakil menteri, dan 8 pejabat setingkat menteri.

Penambahan jumlah menteri di kabinet Prabowo tersebut terjadi setelah revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian maksimal 34. Dengan demikian, Kabinet Merah Putih menjadi kabinet dengan jumlah anggota terbanyak sejak era Orde Baru hingga Reformasi. Selain itu, Presiden Prabowo juga turut dibantu oleh sejumlah utusan khusus dan penasihat khusus, yang merupakan hal baru dari kabinet sebelumnya.

Postur kabinet di Indonesia

Sejak awal kemerdekaan, postur kabinet Indonesia menjadi cerminan dari kompleksitas politik. Pada kabinet pertama Indonesia, menteri-menteri yang terpilih berasal dari berbagai latar belakang dan pandangan politik yang bertolak belakang. Hal ini mencerminkan semangat keberagaman, tetapi menghadirkan tantangan dalam mencapai keselarasan.

Memasuki era Orde Baru, konfigurasi kabinet berubah drastis. Golkar, sebagai kekuatan politik dominan, mengisi sebagian besar kursi kabinet. Namun, keseragaman pandangan politik di kabinet tersebut tidak serta-merta menjadikan pemerintahan efektif. Sebaliknya, muncul budaya birokrasi yang dikenal sebagai asal bapak senang (ABS), di mana efisiensi kerja digantikan oleh kepatuhan semu demi mempertahankan kekuasaan.

Setelah Reformasi, pembentukan kabinet kembali sarat nuansa bagi-bagi kursi. Alasannya menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan. Tradisi ini berlanjut hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, di mana konsep "kabinet pemersatu" menjadi status quo untuk menciptakan kementerian-kementerian baru. Dengan jumlah kementerian yang bertambah, alokasi "kue kekuasaan" juga semakin besar, yang tidak jarang memperbesar peluang inefisiensi.

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999 membubarkan dua kementerian penting di era Orde Baru, yakni Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Gus Dur berpendapat bahwa peran negara dalam dua sektor tersebut sebaiknya dikurangi, memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan aktif.

Meskipun niatnya menarik, kebijakan ini memicu protes luas karena kedua kementerian tersebut dianggap telah mengakar kuat dalam struktur pemerintahan. Akhirnya, pemerintahan setelah Gus Dur menghidupkan kembali kedua kementerian tersebut.

Dari sudut pandang sejarah, perampingan, penggemukan, reorganisasi, dan restrukturisasi kabinet bukanlah hal baru di Indonesia. Jumlah kementerian selalu berubah dari satu periode ke periode lainnya, bergantung pada kebutuhan politik dan ekonomi. Namun, persoalan utama yang perlu diperhatikan bukan hanya jumlah kementerian atau menteri, melainkan juga efisiensi, integritas, dan kejelasan fungsi dari setiap kementerian.

Struktur Kabinet Merah Putih

Prabowo menambahkan empat kementerian koordinator baru, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Sebaliknya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Jokowi dihapus.

Setiap kementerian di kabinet Prabowo memiliki wakil menteri. Total wakil menteri mencapai 56 orang, ini meningkat drastis dari kabinet Jokowi yang hanya memiliki 18 wakil menteri.

Kemudian, Prabowo menciptakan posisi utusan khusus dan penasihat khusus masing-masing sebanyak tujuh orang, totalnya 14. Posisi ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Utusan dan penasihat khusus bertugas menjalankan mandat tertentu dari presiden di luar tugas kementerian dan instansi pemerintahan.

Kabinet Merah Putih juga membentuk tiga badan baru untuk mendukung program pemerintah, yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Pembentukan badan-badan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program strategis pemerintah.

Penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih, yang kini banyak dipecah menjadi dua hingga tiga kementerian, berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran dan tumpang tindih kewenangan. Kemudian, muncul permasalahan dalam proses integrasi tugas di setiap kementerian hingga memerlukan waktu lama untuk beradaptasi. Dalam target capaian 100 hari kerja pertama setelah pelantikan, tumpang tindih fungsi ini berdampak pada kinerja pemerintahan yang tidak maksimal karena adanya benturan fungsional antar-lembaga.

Tantangan integrasi kebijakan

Struktur baru Kabinet Merah Putih dikritik sebagai bentuk penggemukan birokrasi yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai efisiensi. Menurut Suko Widodo, pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, semakin besar birokrasi, semakin sulit pula mencapai efektivitas. Ia menegaskan bahwa birokrasi yang ramping cenderung lebih unggul ketimbang struktur yang gemuk.

Penambahan kementerian juga berisiko menambah kerumitan koordinasi antar-lembaga. Dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Bertambahnya lembaga di tingkat daerah dapat memperburuk koordinasi antar-instansi yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pemerintah secara keseluruhan.

Pembentukan kabinet secara mayor oleh pemerintahan Prabowo Subianto dinilai berisiko mengganggu efektivitas pemerintahan, terutama di daerah-daerah. Wilayah yang baru dimekarkan menghadapi tantangan besar dalam membangun organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih rapuh dan kurang siap untuk mendukung kebutuhan lokal.

Perhatian publik terhadap kabinet Merah Putih tidak hanya tertuju pada pemerintah pusat, tetapi pada daerah-daerah dengan birokrasi yang belum efisien. Papua, misalnya, mengalami kesulitan dalam restrukturisasi OPD yang semakin diperumit oleh struktur birokrasi pusat yang kompleks. Hal ini menghambat komunikasi, koordinasi, dan implementasi kebijakan yang sesuai kebutuhan lokal.

Contoh teknis dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) membawa tantangan dalam reformasi birokrasi, seperti perencanaan yang belum optimal, pengelolaan keuangan daerah yang tidak transparan, pengadaan barang dan jasa yang rentan penyimpangan, serta lemahnya akuntabilitas dan pengendalian internal pemerintah.

Kondisi ini diperburuk oleh masalah sosial-ekonomi, seperti tingginya angka kelaparan dan kemiskinan. Selain itu, karakteristik aparatur sipil negara (ASN) berbeda di setiap wilayah lain di Indonesia.

Banyak keputusan birokrasi harus mempertimbangkan keselarasan dengan adat dan norma kesukuan setempat sehingga menghambat proses pengambilan keputusan karena kebijakan harus melalui diskusi panjang dengan pemangku adat.

Risiko utama dari pembentukan kabinet ialah munculnya kebijakan berlapis yang justru memperburuk efektivitas birokrasi di daerah, terutama di provinsi baru. OPD yang rapuh, ASN yang harus menyesuaikan dengan adat lokal, serta lambatnya proses pengambilan keputusan akan semakin terbebani oleh kebijakan pusat yang tidak spesifik dan tidak relevan.

Efektivitas standar pelayanan publik

Pelayanan publik merupakan inti dari keberadaan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2009), termasuk dalam bentuk barang, jasa, dan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara layanan.

Namun, hingga saat ini, persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik jauh dari harapan, contohnya dalam hal integrasi layanan, yang notabenenya masyarakat kerap mengulang administrasi yang sama antar-lintas instansi.

Dengan kondisi di atas dan penambahan jumlah pejabat di kabinet, muncul ekspektasi bahwa akan ada peningkatan responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, tantangan-tantangan berikut disesuaikan dengan kebijakan OPD secara hierarkis.

Kurangnya pemahaman terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 menjadi salah satu masalah untuk efisiensi birokrasi. Di sisi lain, komitmen pimpinan yang lemah juga menjadi hambatan serius.

Jumlah pejabat yang lebih banyak tidak menjamin adanya kepemimpinan yang mendorong pelayanan lebih baik. Tanpa kepemimpinan yang memberikan teladan dan fokus pada pencapaian target pelayanan, kualitas pelayanan publik tidak berubah signifikan.

Langkah strategis yang dapat dilakukan, antara lain, optimalisasi struktur kabinet dengan memastikan setiap posisi memiliki fungsi yang jelas dan relevan untuk mendukung pelayanan publik. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui rekrutmen, pelatihan, dan promosi berbasis meritokrasi harus diterapkan agar pejabat yang menduduki posisi strategis kompeten dan berintegritas.

Penerapan standar pelayanan publik yang mencakup sistem, mekanisme, dan prosedur juga menjadi prioritas, dengan melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk menciptakan tolok ukur yang jelas.

Kemudian, manajemen koordinasi dan komitmen pimpinan juga penting, di mana setiap pimpinan kabinet harus berperan sebagai motor penggerak reformasi pelayanan publik dengan menunjukkan kebijakan yang proaktif, ditambah dengan sistem pengawasan internal dan eksternal diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Reformasi birokrasi Kabinet Merah Putih

Saat ini, reformasi birokrasi menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan pusat dan daerah. Reformasi harus diarahkan untuk menciptakan tata kelola yang efisien di tengah struktur kabinet yang melibatkan banyak kementerian dan posisi strategis.

Dalam konteks ini, reformasi tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga langkah politik strategis untuk memastikan kabinet tetap fokus pada pencapaian good governance tanpa terjebak alasan adaptasi birokrasi dan tumpang tindih fungsi.

Perhatian yang perlu ditingkatkan ada pada pola pikir birokrat dan komitmen pemimpin. Misalnya, banyak birokrat yang menempatkan diri mereka sebagai penguasa, bukan sebagai pelayan publik. Hal ini tecermin dari pelayanan yang lambat, prosedur yang berbelit-belit, serta budaya afiliasi yang kuat, yang akan meruntun terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kemudian, tanpa adanya komitmen yang kuat dari pemimpin, sulit untuk mewujudkan modernisasi birokrasi. Pemimpin yang memiliki visi reformasi diharapkan mampu menerapkan sistem informasi yang modern, menyederhanakan prosedur yang rumit, serta mempercepat pelayanan publik. Dengan komitmen yang kuat tersebut, pemimpin dapat mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan kerjanya masing-masing.

Hingga saat ini, masih terdapat kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural. Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah langkah strategis untuk menata sistem penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih bersih, efektif, dan efisien.

Namun, tantangan dalam implementasi reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada pola pikir dan komitmen pemimpin, tapi juga diperkuat oleh isu-isu struktural yang muncul dalam birokrasi, seperti korupsi yang tetap menjadi masalah utama, terutama dalam konteks fenomena penggemukan kabinet.

Korupsi tetap menjadi masalah utama dalam birokrasi Indonesia dan semakin relevan dengan fenomena penambahan jumlah kementerian. Banyaknya posisi strategis di kabinet berpotensi meningkatkan risiko korupsi, baik dalam pengelolaan anggaran maupun dalam pengambilan keputusan. Dalam struktur kabinet yang tidak efektif, penyalahgunaan kekuasaan dapat lebih mudah terjadi sehingga reformasi harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas di setiap lini pemerintahan.

Birokrasi yang lambat sering kali menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan kabinet yang lebih besar, proses administrasi cenderung semakin kompleks, memperlambat pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat. Reformasi birokrasi harus memastikan bahwa perluasan kabinet tidak mengurangi efisiensi pemerintahan, melainkan mempercepat pelaksanaan program strategis.

Tata kelola organisasi yang baik menjadi kunci dalam menciptakan kabinet yang efektif. Namun, penggemukan kabinet sering kali tidak diikuti dengan pembagian kewenangan yang jelas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Reformasi birokrasi harus memastikan desentralisasi kewenangan dilakukan secara bijak sehingga fungsi organisasi tidak tumpang tindih.

*Ketua Bidang Advokasi Sosial dan Kebijakan Publik PWNA Jabar dan dosen prodi Administrasi Publik UM Bandung

Sumber: Media Indonesia edisi Rabu 4 Desember 2024

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung terus memperluas promosi dan menjalin silaturahmi dengan berbagai sekolah di Bandung Raya dan Jawa Barat. Melalui Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan Promosi, UM Bandung secara aktif mengenalkan keunggulan dan peluang pendidikan tinggi kepada siswa-siswa sekolah menengah. Terbaru, UM Bandung mengunjungi sejumlah sekolah, yakni SMKN 9 Bandung, SMKN 13 Bandung, SMK Medikacom, SMKN 6 Bandung, dan SMKN 7 Bandung.

Kepala Bagian PMB dan Promosi UM Bandung Abdul Rohim menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya UM Bandung untuk membangun hubungan strategis dengan sekolah-sekolah di wilayah Bandung dan Jawa Barat. ”Kami ingin memastikan bahwa siswa-siswa di sekolah mengetahui potensi besar yang bisa mereka raih bersama UM Bandung,” ujarnya.

Dalam setiap kunjungannya, tim promosi UM Bandung menyampaikan informasi lengkap mengenai program studi, beasiswa, dan berbagai fasilitas unggulan yang tersedia. Rohim menegaskan bahwa UM Bandung menawarkan lingkungan belajar berbasis nilai-nilai islami dan inovasi teknologi, yang relevan dengan kebutuhan zaman.

”Kami berupaya memberikan informasi yang transparan dan detail agar siswa memiliki gambaran jelas tentang manfaat yang mereka dapatkan jika bergabung dengan UM Bandung. Harapannya, ini dapat membantu mereka memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan cita-cita mereka,” tambah Rohim.

Selain itu, Rohim mengungkapkan bahwa UM Bandung juga menekankan pentingnya keterlibatan sekolah dalam membantu siswa mempersiapkan pendidikan tinggi. Menurutnya, kerja sama yang erat antara perguruan tinggi dan sekolah dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan produktif.

Silaturahmi ini, menurut Rohim, bukan hanya sebatas promosi, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi UM Bandung dalam membangun hubungan yang positif dan berkelanjutan dengan dunia pendidikan menengah. ”Kami ingin sekolah-sekolah di Bandung Raya dan Jawa Barat merasa dekat dengan UM Bandung sehingga ke depannya kolaborasi ini dapat memberikan manfaat besar bagi siswa,” jelasnya.

Ke depannya, UM Bandung berencana memperluas jangkauan promosi hingga ke daerah-daerah lain di Jawa Barat. Langkah ini dilakukan untuk memberikan akses informasi yang merata kepada siswa di berbagai wilayah. ”Kami percaya bahwa setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi yang berkualitas,” pungkas Rohim.

Dengan semangat silaturahmi dan kolaborasi, UM Bandung optimis dapat terus menjadi pilihan utama bagi siswa di Bandung Raya dan Jawa Barat. Melalui langkah ini, universitas berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan jumlah mahasiswa baru, tetapi memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan secara keseluruhan.***

Oleh: Ace Somantri*

UMBANDUNG.AC.ID -- Pendidikan selalu menjadi topik yang tak pernah usai selama manusia masih hidup. Hal ini terjadi karena pendidikan adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia di muka bumi.

Apa pun ras, etnis, suku, atau kepercayaannya, setiap individu memiliki kewajiban untuk menjadikan dirinya bernilai. Pendidikan bukan hanya untuk manfaat diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan masyarakat sekitar.

Namun, sangat disayangkan bahwa pencapaian pendidikan yang hakiki masih jauh dari harapan. Pendidikan sesungguhnya adalah jalan utama dalam membangun nilai luhur dan derajat manusia. Allah SWT menegaskan bahwa dengan ilmu (pendidikan), seseorang dapat mencapai derajat yang lebih tinggi, sehingga pendidikan menjadi sangat penting dalam pembentukan kualitas manusia.

Pendidikan adalah agenda utama yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapa pun, terutama oleh negara. Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan perubahan mendasar yang menjadi kunci kemajuan.

Bagi individu, perubahan diri juga sangat bergantung pada pendidikan yang diterima. Pendidikan adalah fondasi utama untuk kehidupan yang lebih baik, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa depan.

Penting untuk dibedakan antara pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran lebih fokus pada transfer keterampilan, sedangkan pendidikan berperan dalam mentransfer, mengembangkan, dan memajukan nilai-nilai keilmuan, nilai-nilai akademik, dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki makna yang lebih mendalam, karena mencakup pengembangan dan pemberdayaan diri yang lebih luas.

Dalam proses pendidikan, sistem pendidikan berperan penting untuk memberikan semangat dan motivasi kepada setiap individu untuk berusaha lebih baik. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer ilmu. Namun, untuk merangsang keahlian dalam berbagai disiplin ilmu yang akan membantu individu mengembangkan potensi mereka sesuai kebutuhan masyarakat, baik untuk saat ini maupun di masa depan.

Pendidikan memiliki peran krusial tidak hanya untuk mengembangkan, tetapi untuk memajukan berbagai sektor kehidupan. Advancing values adalah hal yang mutlak dilakukan karena akal sehat berfungsi sebagai alat utama untuk memilah dan menetapkan skala prioritas. Pendidikan yang memajukan tidak hanya menguntungkan individu, tetapi memberikan dampak yang lebih luas untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

Tanggung jawab moral dalam pendidikan harus disadari oleh setiap individu karena kehidupan ini membawa konsekuensi amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran. Pendidikan harus mentransfer nilai-nilai penting yang dapat memperbaiki kehidupan umat manusia, meningkatkan kualitas hidup, dan membawa kemajuan yang berkelanjutan.

Mentransfer, mengembangkan, dan memajukan nilai-nilai pendidikan dapat diwujudkan dalam tiga aspek utama. Pertama, nilai-nilai saintifik yang mengajarkan transparansi, objektivitas, serta penghormatan terhadap bukti empiris dan kejujuran intelektual.

Kedua, nilai-nilai akademik yang mencakup kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Ketiga, nilai-nilai kemanusiaan yang memberikan individu hak otonomi, kemampuan untuk berkomunitas, berkreasi, dan memegang kendali atas dirinya untuk mencapai kemandirian yang sejati.

Nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan seharusnya tercermin melalui sikap cinta, kedamaian, perilaku yang benar, serta upaya untuk menghindari tindakan anarkistis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini adalah cermin dari pendidikan yang benar-benar membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mampu mengubah cara berpikir manusia yang membutuhkan waktu dan media yang tepat untuk mencapainya. Dalam konteks pendidikan Islam, nilai-nilai yang ditanamkan melalui teladan Nabi Muhammad SAW menjadi sangat penting. Keteladanan nabi sebagai role model mempercepat proses perubahan dalam diri individu untuk mengadopsi nilai-nilai pendidikan yang hakiki.

Namun, dalam praktiknya, pendidikan Islam sering kali dimaknai secara kaku dan kurang adaptif sehingga tidak selalu berhasil menghadirkan perubahan yang diharapkan. Salah satu nilai yang sangat penting adalah sidiq, yaitu kejujuran dan kebenaran, yang merupakan syarat mutlak dalam membangun ilmu. Dalam dunia akademik, nilai ini terkait dengan prinsip rasionalitas, logis, objektif, dan ilmiah.

Sikap intelektual yang baik, terutama dalam konteks pendidikan Islam, tidak boleh membiarkan adanya stagnasi atau ketidakberubahan. Sikap yang menghambat kemajuan, seperti kesombongan intelektual atau merasa sudah tahu padahal belum paham, sangat berbahaya.

Oleh karena itu, pendidikan harus selalu memotivasi setiap individu untuk terus belajar dan berkembang. Hal ini hanya bisa tercapai dengan pendekatan yang tepat dalam mentransfer nilai.

Pendidikan seharusnya mampu mengubah cara berpikir dan bertindak dengan mengintegrasikan nilai-nilai kritis, konstruktif, dan solutif. Jika pendidikan hanya sekadar mentransfer pengetahuan tanpa merangsang pemikiran kritis, maka proses pendidikan tersebut perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, transformasi yang dihasilkan oleh pendidikan harus dapat terlihat dalam sikap dan tindakan nyata individu.

Pendidikan yang memajukan adalah pendidikan yang dapat memproduksi individu-individu yang siap menghadapi tantangan zaman dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Dengan pendidikan yang baik, individu akan mampu menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus bersaing di dunia yang kompetitif. Oleh karena itu, memajukan pendidikan adalah tugas utama setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Pada akhirnya, pendidikan yang memajukan adalah pendidikan yang membawa kesejahteraan bagi umat manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Pendidikan yang demikian tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi pada pengembangan karakter dan moral yang mendalam.

Jika pendidikan tidak memberikan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi, maka itu adalah tanda bahwa ada kesalahan dalam pengelolaannya. Dengan kesadaran penuh, kita harus terus memperbaiki sistem pendidikan kita untuk menghasilkan generasi yang lebih baik. Wallahu'alam.

*Dosen UM Bandung dan Wakil Ketua PWM Jabar

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Program studi Administrasi Publik (AP) merupakan 5 di antara jurusan unggulan di kampus UM Bandung. Tiap tahun, animo para lulusan SMA atau sederajat untuk melanjutkan kuliah di jurusan Administrasi Publik tinggi.

Salah satu alasan yang membuat mereka memilih jurusan AP adalah karena tertarik dengan isu-isu pemerintahan. Ya, betul! Selama kuliah, para mahasiswa Administrasi Publik mempelajari berbagai hal mengenai urusan publik.

Misalnya, manajemen sumber daya aparatur, politik pemilihan kepala daerah, administrasi pemerintah daerah dan desa, sistem administrasi negara, kebijakan publik, dan mata kuliah lainnya.

Tak hanya itu, mahasiswa Administrasi Publik UM Bandung memiliki ciri khas dibanding di kampus lain. Apa ciri khasnya? Program studi Administrasi Publik UM Bandung merupakan program studi pertama di Indonesia yang memberlakukan proses pembelajaran berbasis teknopreneur.

Hal ini agar kampus UM Bandung menghasilkan para sarjana Administrasi Publik  yang memiliki kompetensi intelektual, manajerial, dan behaviorial untuk masalah-masalah publik. Lalu apa saja prospek kerja lulusan Administrasi Publik UM Bandung? Berikut 5 di antaranya:

1. Analis kebijakan publik

Agar tata pengelolaan pemerintah berjalan sesuai peraturan, maka diperlukan seorang ahli untuk menganalisis dan mengumpulkan data terkait. Nah, lulusan Administri Publik sangat berperan dalam tugas ini.

2. Birokrat-teknopreneur

Salah satu syarat untuk menjadi birokrat, yakni memahami hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Kenapa? Sebab mahasiswa AP UM Bandung juga dibekali ilmu tecnopreneurship, maka jalan untuk menjadi birokrat-teknopreneur terbuka lebar.

3. Dosen

Bagi yang ingin berkarier di bidang akademik, maka menjadi dosen adalah pilihan. Namun, para lulusan sarjana Administrasi Publik harus melanjutkan studi S2 atau S3.

4. Politikus

Politikus adalah orang yang ahli politik atau kenegaraan atau orang yang berkecimpung dalam bidang politik.

5. Anggota legislatif

Lantaran para lulusan Administrasi Publik mempelajari bahkan menguasai ilmu politik dan kenegaraan, maka cocok baginya menjadi anggota legislatif. Syaratnya, jadilah wakil rakyat yang jujur.

Nah, itulah di antara prospek kerja lulusan Administrasi Publik UM Bandung yang bisa Mimin rekap. Itu hanya gambaran saja. Soal peluang kerja, itu kembali lagi pada para lulusan AP; apakah ia akan memanfaatkannya atau tidak.***

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Sebelumnya kami sudah mengulas tentang prospek kerja lulusan Teknologi Pangan, sekarang akan membahas prospek kerja Prodi Agribisnis. 

Sebelum membicarakan prospek kerja Agribisnis, kita ringkaskan terlebih dahulu mengenai mata kuliah unggulan di Prodi Agribisnis UM Bandung. Ada 4 mata kuliah unggulan di prodi tersebut. Apa saja itu?

Pertama, pengembangan ide agribisnis. Kedua, desain inovasi dan model bisnis. Ketiga, projek startup agribisnis. Keempat,  pengembangan startup agribsinis.

Dari keempat mata kuliah unggulan itu, jika diperhatikan secara saksama sangatlah relevan dengan kebutuhan saat ini. Jadi, bagi yang berkuliah di Agribisnis tak perlu khawatir dengan peluang kerja ke depan, ya.

Bahkan, Prodi Agribisnis UM Bandung, saat ini telah memiliki rooftop garden yang berada di lantai 14 kampus. Ia merupakan tananam hidroponik dari bergabai jenis tananam sayur.

Selain itu, para pelanggan tanaman-tanaman hasil dari prodi Agribisnis tersebut sudah tersebar, baik di kalangan sivitas kampus maupun keluarga persyarikatan Muhammadiyah.

Nah, lalu, apa saja prospek lulusan Agribisnis UM Bandung? Berikut 4 di antaranya, yang barangkali menjadi penyemangat, baik bagi para siswa calon mahasiswa maupun bagi mahasiswa Agribisnis. Yuk, kita baca!

1. Pengusaha di bidang agribisnis

2. Asisten manajer di perusahaan agribisnis

3. Peneliti muda

4. Fasilitator di bidang agribisis

Tak hanya itu, bila ingin menjadi akademisi/dosen, maka lulusan Agribisnis harus melanjutkan studinya ke jenjang Pascasarjana. Ok, semangat, ya! Tetaplah optimistis.

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa lulusan sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) hanya menjadi guru Taman Kanak-Kanak (TK) atau PAUD. Padahal, peluang karier lulusan PIAUD itu sungguh luas dan beragam. Lalu bagaimana prospek kerja lulusan PIAUD UM Bandung? Berikut 7 di antaranya:

1. Guru TK atau PAUD 

Seiring berkembangnya zaman, tak sedikit TK atau PAUD yang berdiri, baik di bawah yayasan maupun organisasi Islam. Nah, lulusan PIAUD UM Bandung dapat menjadi pengajar atau guru di sekolah tersebut.

2. Pengasuh anak

Tentu saja selama kuliah, para mahasiswa PIAUD dibekali dengan ilmu parenting atau pengasuhan anak. Sebab itu, ilmu itu pantas dipraktikkan ketika ia menjadi pengasuh anak dengan memberikan perhatian khusus pada pendidikan Islam dan karakter anak-anak.

3. Penulis buku anak

Jangan salah, justru profesi penulis, terutama penulis buku-buku anak tak sebanyak penulis buku dewasa atau remaja. Teori-teori tentang perkembangan anak dan lain sebagainya bisa mereka tuangkan dalam bentuk buku khusus untuk anak-anak dengan tema-tema Islam yang relevan.

4. Peneliti Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Terutama yang memiliki minat dan bakat dalam riset atau kajian pendidikan Islam anak usia dini, para lulusan PIAUD UM Bandung dapat bekerja sebagai peneliti atau pakar dalam bidang ini.

5. Konsultan Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Bagi lulusan PIAUD UM Bandung yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang pendidikan Islam anak usia dini, mereka dapat bekerja sebagai konsultan untuk institusi atau organisasi yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan Islam pada anak usia dini.

6. Pemilik Pendidikan Anak Usia Dini

Tak hanya bisa menjadi guru TK, lulusan PIAUD UM Bandung juga juga dapat membuka usaha sendiri dengan mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini yang berbasis pada pendidikan Islam.

7. Dosen PIAUD

Satu lagi prospek karier lulusan PIAUD UM Bandung adalah menjadi dosen PIAUD di perguruan tinggi atau universitas, terutama yang terdapat jurusan PIAUD.
Baik kampus negeri maupun swasta, jurusan PIAUD tak sedikit jumlahnya. Hal itu tentu saja seiring pentingnya pendidikan anak di usia dini.

Oleh karena itu, lulusan PIAUD UM Bandung memiliki prospek kerja yang cukup banyak dan beragam, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan Islam sejak dini. Semangat, ya.