Di Era AI, Gen Z Dituntut Kritis Sebelum Bersuara di Ruang Digital
UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Perkembangan ruang digital dan media sosial telah mengubah cara masyarakat menyampaikan pendapat, membangun diskursus publik, dan merespons berbagai persoalan sosial.
Di tengah derasnya arus informasi, generasi muda menghadapi tantangan untuk tetap kritis dan tidak sekadar mengikuti tren atau Fear of Missing Out (FOMO).
Direktur Democracy and Electoral Integrity Program (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan mahasiswa dan generasi Z perlu mengambil peran sebagai pembentuk narasi di ruang digital, bukan sekadar menjadi pengikut algoritma.
“Di tengah tantangan hari ini, kita hanya punya dua pilihan, apakah manusia dikendalikan oleh algoritma atau algoritma yang dikendalikan oleh manusia? Nah, narasi itu sebetulnya ada di tangan anak-anak Gen Z,” ujar Neni saat mengisi kegiatan Pesonamu UM Bandung 2026.
Menurut Neni, kemampuan membangun dan mengendalikan narasi harus ditopang literasi yang kuat. Generasi muda tidak cukup hanya cepat menerima dan membagikan informasi.
Namun, perlu mampu membaca secara mendalam, memeriksa sumber, memahami konteks, serta membedakan fakta, opini, dan informasi yang menyesatkan.
Tantangan tersebut semakin kompleks dengan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), termasuk teknologi deepfake.
Kemudahan memproduksi dan memperoleh informasi secara instan dapat meningkatkan risiko disinformasi apabila tidak diimbangi kemampuan berpikir kritis dan kebiasaan melakukan verifikasi.
Di sisi lain, Neni menilai aktivitas Gen Z di media sosial memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan sosial dan meningkatkan perhatian publik terhadap berbagai persoalan.
Fenomena intermedia agenda setting menunjukkan bahwa isu yang berkembang di media sosial dapat memperoleh perhatian lebih luas hingga mendorong institusi terkait memberikan respons.
Penggunaan tagar seperti “no viral, no justice” menjadi salah satu contoh bagaimana ruang digital dapat memengaruhi dinamika komunikasi publik.
Namun, menurut Neni, kekuatan tersebut perlu digunakan secara bertanggung jawab agar kritik tidak berhenti pada viralitas. Namun, mampu mendorong pembahasan dan penyelesaian persoalan secara substantif.
Oleh karena itu, Neni mendorong mahasiswa dan generasi muda untuk tidak takut menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.
Keberanian tersebut perlu disertai literasi, etika, moralitas, serta pemahaman yang memadai terhadap persoalan yang dibicarakan.
Neni juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat di ruang digital harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab.
Demokrasi yang sehat, kata dia, tidak hanya membutuhkan keberanian berbicara. Namun, budaya komunikasi yang menghargai perbedaan dan menjaga keadaban.
“Proses diskursus publik untuk demokrasi yang sehat itu tercipta ketika iklim percakapan di media sosial betul-betul beretika dan beradab. Online itu seharusnya menjadi kepanjangan yang lurus dari etika kita di kehidupan nyata,” jelasnya.
Ia berharap perguruan tinggi, termasuk Universitas Muhammadiyah Bandung, terus menjadi ruang pendidikan yang membangun kompas moral generasi muda.
Kampus tidak hanya bertugas meningkatkan kapasitas akademik mahasiswa. Namun, perlu menghadirkan ruang diskusi yang sehat untuk menguji informasi, membedah persoalan publik, dan melatih mahasiswa menyampaikan gagasan secara bertanggung jawab.
Di tengah lingkungan digital yang bergerak cepat, mahasiswa perlu membiasakan diri untuk tidak langsung mempercayai informasi yang muncul di lini masa.
Setiap informasi perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar kesimpulan maupun disebarluaskan kepada publik.
“Saya percaya iklim dan organisasi di perguruan tinggi mampu menghadirkan inovasi serta kreativitas dengan tetap mengedepankan etika, moralitas, dan keadaban demi membangun peradaban bangsa yang lebih baik,” pungkas Neni.***(Hikma/Althof/Fauzan)