Berita

Riset Berdampak Sebagai Ukuran Baru Keunggulan Fakultas Agama Islam

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Dr Hendar Riyadi MAg menilai Fakultas Agama Islam (FAI) tengah berada di tengah tantangan yang kian kompleks seiring laju perubahan zaman yang sangat cepat. Tanpa langkah transformasi yang progresif dan visioner, FAI berpotensi tertinggal serta kehilangan relevansi strategisnya di masa depan.

Hal tersebut disampaikan Hendar dalam sambutannya pada acara pelepasan dosen Fakultas Agama Islam UM Bandung yang digelar di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Senin (02/02/2026). Ia menegaskan bahwa transformasi FAI tidak bisa berhenti pada aspek administratif semata, tetapi harus menyentuh paradigma keilmuan sekaligus kontribusi sosial yang nyata bagi masyarakat.

Dalam refleksinya, Hendar juga menyinggung perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang turut memengaruhi cara berpikir akademik saat ini. Menurutnya, AI dapat menjadi mitra diskusi intelektual yang membuka perspektif baru, khususnya dalam merespons isu-isu futuristik yang sebelumnya belum banyak dipikirkan dalam kajian keislaman.

Dari refleksi tersebut, Hendar memperkenalkan gagasan FAI 5.0 sebagai fase transformasi peradaban. Ia menjelaskan bahwa FAI telah melewati fase normatif, administratif, akademik formal, hingga tahap substansi dan relevansi, dan kini diarahkan untuk berperan aktif dalam pembangunan peradaban, bukan sekadar unggul dalam akreditasi.

Hendar juga mengkritisi realitas perguruan tinggi Islam yang masih kerap terjebak dalam normativisme administratif. Beban akreditasi dan tuntutan formal dinilai sering menggeser perhatian dari nilai-nilai humanisme, bahkan mengabaikan dimensi kemanusiaan dosen dan sivitas akademika, padahal FAI seharusnya hadir sebagai ruang transformatif yang menawarkan solusi atas persoalan riil masyarakat.

Sorotan lain diarahkan pada rendahnya dampak sosial riset akademik. Hendar menilai sebagian besar penelitian masih diposisikan sebagai kewajiban administratif, belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab persoalan konkret seperti jeratan rentenir, pinjaman online, ketimpangan ekonomi, serta problem sosial-keagamaan yang dihadapi umat.

Sebagai langkah ke depan, ia menggagas prinsip “satu dosen, satu warisan” melalui karya pengabdian unggulan dan inovasi berdampak, sekaligus mendorong FAI menjadi pusat healing sosial di tengah krisis multidimensi.

Hendar berharap dalam empat tahun ke depan mayoritas riset FAI berdampak langsung bagi masyarakat, kurikulum berbasis problem nyata diperkuat, dan FAI tampil sebagai rujukan nasional Islam transformatif menuju visi FAI 5.0 sebagai fakultas peradaban.***

Administrator

Melalui Musykom 2026, IMM Saintek UM Bandung Perkuat Regenerasi Kepemimpinan Kader

BANDUNGMU.COM, Bandung -- Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PK IMM) Saintek Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung sukses menyelenggarakan Musyawarah Komisariat (Musykom) 2026.

Kegiatan ini mengusung tema “Transformasi Kepemimpinan PK IMM Saintek UM Bandung Menuju Organisasi yang Adaptif dan Progresif” dan dilaksanakan pada Jumat (24/01/2026) di SMP Muhammadiyah 9 Kota Bandung.

Musykom merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat komisariat yang berfungsi sebagai wadah evaluasi kepemimpinan periode sebelumnya sekaligus merumuskan arah gerak organisasi ke depan. Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi dan keberlanjutan gerakan kader IMM.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh perwakilan PC IMM Kota Bandung, Ayunda Halimah Nurlatifah, bersama Wakil Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 9 Kota Bandung, Rakanda Muhammad Faris Rasyadan.

Dalam sambutannya, keduanya menekankan pentingnya kader IMM untuk terus menghadirkan gerakan yang relevan dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai ideologis Muhammadiyah sebagai landasan perjuangan organisasi.

Pada kesempatan tersebut, Ketua PK IMM Saintek UM Bandung periode 2024–2025, Danu Arya Ramadhani, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepemimpinannya selama satu periode. Ia menuturkan bahwa berbagai dinamika organisasi yang dihadapi menjadi proses pembelajaran kolektif dalam memperkuat fondasi gerakan kader di tingkat komisariat.

Rangkaian Musykom berlangsung secara demokratis dan khidmat dengan menjunjung tinggi nilai musyawarah serta semangat kekeluargaan. Melalui proses sidang dan pemilihan, forum akhirnya menetapkan pimpinan baru PK IMM Saintek UM Bandung periode 2025–2026.

Adapun susunan pimpinan terpilih yakni Adam Purnama sebagai Ketua, Roudotul Farikhah sebagai Sekretaris, dan Ai Elsa Nabila sebagai Bendahara. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa PK IMM Saintek UM Bandung menjadi organisasi yang lebih adaptif dalam merespons tantangan zaman.

Selain itu, kepengurusan baru juga diharapkan semakin progresif dalam mengembangkan gerakan intelektual, sosial, dan dakwah kemahasiswaan. Musykom 2026 pun tidak hanya menjadi momentum regenerasi kepemimpinan, tetapi juga ruang refleksi bersama untuk memperkuat komitmen kader dalam mewujudkan PK IMM Saintek sebagai organisasi yang berdaya saing, responsif, dan berkemajuan.***

Administrator

Berbicara Isu Sosial Tanpa Kata, Karya Mahasiswa FSH UM Bandung Tampil Kritis

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Fakultas Sosial dan Humaniora (FSH) Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung menyelenggarakan pameran karya inovasi dan kreasi dosen serta mahasiswa dari empat Program Studi di lingkungan FSH. Pameran bertajuk Darma Sinergi Humaniora ini menjadi ruang temu gagasan lintas disiplin yang menampilkan beragam karya akademik dan kreatif.

Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora UM Bandung Irianti Usman mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai representasi nyata integrasi keilmuan di lingkungan FSH. Menurutnya, keempat program studi di FSH—Psikologi, Kriya Tekstil dan Fashion, Administrasi Publik, serta Ilmu Komunikasi—saling terhubung dan tidak dapat berdiri sendiri. Hal itu tercermin dari karya-karya mahasiswa yang ditampilkan dalam pameran.

Ia menegaskan bahwa pameran ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi karya, tetapi juga sarana dakwah serta penguatan nilai-nilai humaniora di UM Bandung. Sejumlah karya bahkan menunjukkan pemanfaatan alat ukur psikologi, media komunikasi visual, hingga pendekatan kreatif lainnya yang saling melengkapi.

Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Bandung Hendar Riyadi menyampaikan bahwa inovasi di era saat ini tidak lagi lahir dari spesialisasi yang terpisah, melainkan dari perjumpaan dan kolaborasi lintas bidang. Menurutnya, kolaborasi antara ilmu komunikasi dengan kriya, tekstil, dan fashion akan melahirkan gagasan baru yang relevan dengan isu sosial.

“Di Program Studi Ilmu Komunikasi, poster berbicara tentang isu yang sedang berkembang. Di Kriya Tekstil dan Fashion juga berbicara isu. Ketika keduanya digabungkan, hasilnya bukan sekadar tugas akhir semester, tetapi karya kreatif yang memiliki makna dan daya guna,” ujarnya.

Hendar juga menekankan bahwa makna tidak cukup hanya diperbincangkan, tetapi harus diwujudkan dalam berbagai bentuk karya. Mahasiswa Ilmu Komunikasi berperan dalam menyampaikan pesan, sementara mahasiswa Kriya Tekstil dan Fashion berperan merancang serta menyentuh pesan tersebut melalui desain. Kolaborasi ini dinilainya relevan dengan perkembangan industri kreatif saat ini.

Oleh karena itu, ia berpesan agar mahasiswa UM Bandung tidak membatasi diri pada sekat-sekat jurusan. “Belajarlah melintasi disiplin keilmuan, karena kehidupan di dunia nyata tidak selalu bekerja berdasarkan kurikulum tertentu. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang apresiasi, tetapi juga embrio lahirnya ekosistem kreatif di kampus,” tambahnya.

Pembukaan pameran berlangsung meriah dan khidmat. Para mahasiswa berkumpul untuk mengikuti pembukaan sekaligus melihat berbagai karya kreatif yang dipamerkan. Usai seremoni, Wakil Rektor, Dekan FSH, Ketua Program Studi Kriya Tekstil dan Fashion, serta sejumlah dosen berkeliling meninjau karya di sepanjang Selasar Gagasan.

Adapun karya yang ditampilkan meliputi poster isu sosial, alat ukur psikologi, alat peraga pembelajaran, hingga rancangan busana. Poster-poster tersebut mengangkat berbagai isu aktual di Indonesia, seperti bencana alam di Pulau Sumatra, persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, politik, korupsi, keadilan, serta tema-tema sosial lainnya yang dikemas secara kreatif dan kritis.

Beragam karya kreatif ditata secara rapi dan strategis sehingga mudah diakses serta dinikmati oleh sivitas akademika UM Bandung. Penataan tersebut membuat pameran tampil menarik dan komunikatif bagi pengunjung, sekaligus menjadi spot swafoto dadakan bagi mahasiswa untuk dibagikan di media sosial.***

Administrator

Membangun Kepercayaan Digital, Teknik Informatika UM Bandung Bahas Peran Manusia dan AI

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung menyelenggarakan kuliah umum bertajuk “Digital Trust: Kolaborasi Manusia dan AI dalam Membangun Kepercayaan Digital” pada Jumat (30/1/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, luring di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan UM Bandung dan daring melalui Zoom.

Ketua Program Studi Teknik Informatika UM Bandung Ririn Suharsih menjelaskan, kuliah umum tersebut merupakan bagian dari program Guru Besar Infokom Mengabdi (GBIM) yang diinisiasi Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer (APTIKOM). Program ini dirancang untuk memperkuat pemahaman sivitas akademika terhadap isu strategis di bidang teknologi digital.

Ririn menambahkan, peserta diwajibkan menyusun presentasi berbasis Artificial Intelligence (AI) yang akan ditinjau secara kritis. Metode ini diterapkan agar mahasiswa hadir dengan bekal pemahaman awal terhadap materi diskusi. “Presentasi tersebut menjadi tiket agar peserta tidak datang dengan pikiran kosong,” ujarnya.

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UM Bandung Arief Yunan menilai AI memiliki peran penting di lingkungan akademik, khususnya dalam mempermudah akses dan pengelolaan data serta penyebaran informasi. Meski demikian, ia mengingatkan potensi risiko jika AI digunakan tanpa kehati-hatian, terlebih di tengah derasnya distraksi media sosial.

Oleh karena itu, Arief menekankan pentingnya penggunaan AI secara bertanggung jawab dan etis. Menurutnya, cara mahasiswa mengelola data dan menyebarkan informasi akan memengaruhi rekam jejak digital mereka di masa depan.

Sementara itu, narasumber utama Sarwono Sutikno, Kepala Pusat Keamanan Digital dan Teknologi Cerdas ITERA, menyampaikan bahwa kepercayaan digital merupakan fondasi utama dalam ekosistem digital modern.

Kepercayaan tersebut, katanya, tidak hadir secara otomatis, melainkan dibangun melalui standar global yang mencakup aspek keamanan, privasi, identitas digital, tata kelola data, dan kepatuhan regulasi.

Ia menegaskan bahwa kepercayaan digital harus dirancang sejak awal melalui prinsip security by design dan privacy by design, serta diperkuat dengan sinergi antara standar, teknologi, dan tata kelola. Pendekatan ini dinilai penting untuk membangun sistem digital yang aman, etis, dan dapat dipercaya.

Kuliah umum ini diikuti ratusan peserta yang terdiri atas dosen dan mahasiswa dari berbagai program studi di lingkungan UM Bandung maupun dari luar kampus.***

Administrator

Menuju Indonesia Emas 2045, Tata Kelola Kolaboratif Dinilai Semakin Mendesak

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Indonesia Emas 2045 kerap diproyeksikan sebagai puncak kemajuan bangsa pada usia satu abad kemerdekaan. Namun, di balik optimisme tersebut, tersimpan tantangan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari krisis kepercayaan publik, lemahnya meritokrasi, hingga rendahnya partisipasi warga dalam proses demokrasi.

Kondisi tersebut menjadikan pendekatan collaborative governance semakin relevan untuk dibicarakan dan dipraktikkan. Gagasan ini mengemuka dalam kegiatan Kuliah Bareng Birokrat (KBB) bertema “Collaborative Governance untuk Indonesia Emas 2045” yang digelar Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung pada Sabtu (31/01/2026).

Forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi juga wadah refleksi bersama lintas aktor—legislatif, akademisi, dan generasi muda—dalam membaca arah masa depan Indonesia. Hadir sebagai narasumber Rizal Khairul (Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung), Rini Ayu Susanti (Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bandung), Risbon Siganturi (Dosen UPI Tasikmalaya), serta Alfath Fadillah Ridwannur (Duta Baca Jawa Barat).

Meski menyampaikan pandangan dari latar belakang berbeda, keempat narasumber sepakat bahwa Indonesia Emas hanya dapat dicapai melalui kolaborasi, integritas, dan kesadaran publik yang kuat. Collaborative governance dipahami sebagai model tata kelola yang menempatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor lain sebagai mitra sejajar.

Kompleksitas persoalan publik—mulai dari birokrasi yang tertutup, kebijakan minim pengawasan, hingga krisis kepemimpinan—dinilai tidak mungkin diselesaikan secara sektoral. Kolaborasi lintas aktor dipandang sebagai prasyarat agar kebijakan publik lebih responsif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku “Filsafat Administrasi (Integrasi Nilai Islam dan Praktik)” karya Didik Dahlan Lukman serta “Digital Governance dalam Perspektif Islam” karya Meti Mediyastuti Sofyan. Kedua buku tersebut menekankan pentingnya dimensi etis dan integritas aparatur dalam praktik administrasi publik dan transformasi digital.

Dalam sesi talkshow, Rizal Khairul menyoroti Indonesia Emas sebagai janji sekaligus tantangan yang menuntut birokrasi adaptif dan terbuka. Sementara Rini Ayu Susanti mengingatkan bahwa bonus demografi berpotensi menjadi masalah jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan kualitas sumber daya manusia yang adaptif serta beretika.

Dari perspektif generasi muda, Alfath Fadillah Ridwannur menegaskan pentingnya peran aktif anak muda dalam ruang politik dan birokrasi. Melalui kegiatan ini, ditegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 bukan sekadar target waktu, melainkan proses panjang yang menuntut tata kelola berintegritas, demokrasi yang setara, dan kolaborasi berkelanjutan lintas generasi.***

Administrator

Kuliah Bareng Birokrat UM Bandung Bahas Strategi Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Upaya mitigasi risiko korupsi dalam pemerintahan daerah perlu diawali dengan penguatan pengawasan birokrasi yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Pengawasan tersebut dinilai menjadi langkah preventif penting untuk mencegah potensi penyimpangan sejak awal proses pemerintahan.

Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam kegiatan Kuliah Bareng Birokrat yang diselenggarakan oleh Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung. Kegiatan ini berlangsung di Lantai Dua Ruang Rapat Dosen pada Kamis (29/01/2026) dengan mengusung tema “Pengawasan Birokrasi dan Mitigasi Risiko Korupsi”.

Acara ini menghadirkan Mia Rumiasari yang mewakili Kepala Inspektorat Daerah Kota Bandung Dharmawan dan Bangkit Pria Husada (Ahli Madya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman akademisi mengenai pengelolaan pemerintahan daerah sekaligus menjadi ruang diskusi yang mempertemukan perspektif akademik dan praktisi kebijakan. Hal ini dinilai penting mengingat tingginya potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah, terutama terkait pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan publik.

Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan, pengawasan tidak lagi dapat dipandang sebatas tugas administratif. Pengawasan harus ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk mencegah korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan.

Dalam pemaparannya, Mia Rumiasari menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah memiliki peran sentral dalam membangun sistem pengawasan birokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pengawasan internal tidak hanya berfungsi melakukan pemeriksaan pascapelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme peringatan dini dalam mendeteksi dan meminimalkan risiko sejak tahap perencanaan, penyusunan anggaran, hingga pelaksanaan program daerah.

Menurutnya, pendekatan pengawasan berbasis manajemen risiko merupakan strategi efektif dalam mencegah tindak korupsi. Dengan pengelolaan risiko yang terpadu dan berkelanjutan, potensi kesalahan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah korektif dapat dilakukan sebelum menimbulkan kerugian negara.

Ia juga menekankan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada integritas aparatur serta komitmen pimpinan daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Bangkit Pria Husada menyoroti peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor eksternal yang bertugas menjamin akuntabilitas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menjelaskan bahwa audit BPK tidak semata-mata bertujuan menemukan kesalahan, melainkan mendorong perbaikan tata kelola melalui rekomendasi yang konstruktif.

Dalam konteks mitigasi risiko korupsi, audit eksternal berperan penting dalam memperkuat sistem pengawasan secara menyeluruh. Bangkit juga menambahkan bahwa tantangan pengawasan dan pemeriksaan keuangan di era digital menuntut penyesuaian metode kerja serta peningkatan kapasitas aparatur pengawasan. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi data dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus transparansi pengawasan.

Kegiatan kuliah umum ini diikuti oleh mahasiswa dan sivitas akademika UM Bandung yang aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi antara pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan eksternal oleh BPK sebagai fondasi utama dalam menekan risiko korupsi.

Melalui kegiatan Kuliah Bareng Birokrat, Program Studi Administrasi Publik UM Bandung menegaskan bahwa pengawasan birokrasi yang kuat dan berkelanjutan merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai praktik pengawasan birokrasi secara langsung serta kontribusinya dalam mendukung agenda reformasi birokrasi di Indonesia.***

Administrator