KabarUMBdg

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Para kader Muhammadiyah yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung menggelar silaturahmi di ruang LPPAIK pada Sabtu (10/01/2026) sebagai upaya memperkuat kebersamaan dan membangun iklim akademik yang sehat di lingkungan kampus.

Acara ini menjadi ruang temu lintas peran—dosen dan tenaga kependidikan--untuk saling berdialog, berbagi gagasan, dan mempererat ikatan kader Muhammadiyah secara konstruktif.

Kepala LPPAIK Dikdik Dahlan menegaskan bahwa silaturahmi ini bertujuan menjaga nilai persaudaraan sekaligus meneguhkan LPPAIK sebagai “rumah kader” Muhammadiyah di kampus.

"LPPAIK sejatinya menjadi tempat singgah dosen-dosen AIK, ruang konsultasi dan berbagi gagasan ke-Muhammadiyahan, serta simpul pertemuan seluruh sivitas akademika yang ingin berkontribusi," ujar Dikdik. Dikdik menegaskan pentingnya kebersamaan dan keberlanjutan silaturahmi.

Penggagas Grup WhatsApp Forum Silaturahmi Kader Muhammadiyah Ustadz Supala menyampaikan harapannya agar forum ini mampu mendorong kader berkembang sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Dorongan tersebut mencakup peningkatan kinerja akademik hingga penguatan peran pada jabatan struktural, dengan semangat saling menguatkan dan bertumbuh bersama.

Dukungan serupa disampaikan Aziz Taufik Hirzi yang menyambut baik kegiatan ini dan berharap silaturahmi dapat membantu pengelolaan serta peningkatan karier akademik dosen.

Budi Sadarman juga mengapresiasi inisiatif tersebut seraya menekankan pentingnya kesinambungan, misalnya melalui pertemuan rutin bulanan pada waktu yang tepat.

Ahmad Rifai menyoroti pentingnya sinergi antardosen AIK untuk meningkatkan jenjang karier secara baik dan terencana, termasuk dengan kolaborasi bersama tenaga kependidikan.

Pandangan ini diperkuat Yudi Daryadi yang berharap LPPAIK benar-benar hidup sebagai rumah kader, sekaligus mendorong kontribusi kader bagi kepemimpinan di Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Sementara itu, Fadlani Salam menekankan perlunya mendorong kader-kader yang layak dan berkompeten untuk bersama-sama memajukan kampus.

Sopaat Rahmat Selamet menambahkan bahwa silaturahmi harus berkelanjutan, bukan sekadar sesaat, dan mengedepankan pendekatan kepemimpinan kolaboratif dengan relasi kemitraan, sejalan dengan prinsip kepemimpinan kolektif-kolegial Muhammadiyah.

Dalam refleksinya, peserta menekankan bahwa bekerja di kampus tidak semata mengejar aspek material. Namun, membutuhkan rasa nyaman dan iklim yang menggembirakan agar sehat lahir dan batin.

Iklim akademik yang hidup dipandang selaras dengan nilai silih asah, silih asih, silih asuh—olah pikir, olah rasa, dan olah jiwa—yang mencerminkan karakter kampus Islami bercorak Muhammadiyah dengan spirit Al-Ma’un, tajdid, dan etika welas asih.

Mukhsin Jazuli turut memberikan masukan agar kader berani melakukan koreksi ke dalam diri, sekaligus menginventarisasi persoalan untuk dibahas pada pertemuan berikutnya. Sementara itu, Faizal Al-Maududi mengingatkan pentingnya konsistensi dan komitmen dalam menjaga ruh kebersamaan tersebut.***

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomatisasi telah memicu perubahan mendasar dalam struktur dunia kerja. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi jenis pekerjaan, tetapi cara kerja, pola hubungan kerja, serta kompetensi yang dibutuhkan tenaga kerja. Dunia kerja kini bergerak menuju sistem yang lebih fleksibel, kompetitif, dan berbasis keterampilan.

Isu tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Kuliah Bareng Birokrat (KBB) Volume 4 yang diselenggarakan Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung dengan tema Peran Pemerintah dan Generasi Muda dalam Menghadapi Tantangan Kerja Masa Depan. Kegiatan yang berlangsung pada 08–09 Januari 2026 di Auditorium KH Ahmad Dahlan UM Bandung ini diikuti sekitar 400 peserta dari kalangan dosen, mahasiswa lintas program studi, dan tamu undangan.

Dalam perubahan lanskap ketenagakerjaan tersebut, pemerintah diposisikan sebagai aktor strategis dalam mengarahkan transformasi ketenagakerjaan nasional. Selain menjalankan fungsi regulasi, pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan berkeadilan melalui kebijakan yang responsif terhadap dinamika industri dan perkembangan teknologi.

Rangkaian kegiatan KBB Volume 4 diawali dengan sambutan Kaprodi Administrasi Publik Meti Mediyastuti Sofyan yang menegaskan bahwa KBB merupakan ruang akademik strategis untuk mempertemukan mahasiswa dengan para pemangku kebijakan. Forum ini diharapkan mampu memperkaya wawasan mahasiswa mengenai tantangan kebijakan publik, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Rektor UM Bandung Herry Suhardiyanto dalam sambutannya menekankan peran perguruan tinggi dalam menyiapkan generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tetapi adaptif terhadap dinamika dunia kerja yang terus berubah. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab strategis dalam membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

Perubahan dunia kerja memberikan dampak signifikan bagi generasi muda yang berada pada fase transisi dari pendidikan ke dunia kerja. Mereka dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat, perubahan tuntutan kompetensi yang cepat, dan ketidakpastian jalur karier. Kondisi ini menuntut kesiapan generasi muda dalam mengembangkan literasi digital, keterampilan nonteknis, dan kemampuan belajar sepanjang hayat.

Pemantik diskusi Fatmawati menyoroti masih tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja. Setiap tahun ribuan sarjana diluluskan, tetapi tidak seluruhnya memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ia menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan generasi muda agar lulusan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi adaptif dan kompeten.

Dalam sesi utama, KBB Volume 4 menghadirkan Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli dan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi sebagai keynote speaker. Melalui forum ini, UM Bandung mendorong sinergi lintas sektor dalam merespons transformasi dunia kerja sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk berinovasi, menciptakan lapangan kerja, dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial di masa depan.***

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi tantangan serius dalam demokrasi modern. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang demokratis. Tanpa kepercayaan, kebijakan publik berisiko kehilangan legitimasi, bahkan dapat mendorong stagnasi pembangunan dan memicu potensi kekacauan sosial di tengah masyarakat.

Merespons urgensi tersebut, Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung menyelenggarakan kegiatan Kuliah Bareng Birokrat bertajuk “Rekonstruksi Kepercayaan Publik melalui Transformasi Birokrasi Terbuka yang Strategis, Solutif, dan Implementatif” di Auditorium KH Ahmad Dahlan, UM Bandung, Kamis (08/01/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis antara dunia akademik dan praktik kebijakan publik.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, Khoirul Naim, yang memaparkan strategi, kebijakan, serta roadmap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memulihkan kepercayaan publik.

Sementara itu, Muchamad Indra Purnama dari Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) memberikan tinjauan akademik mengenai relasi birokrasi dan kekuasaan serta tantangan netralitas dan profesionalisme birokrasi di tengah dinamika politik nasional.

Dalam paparannya, Khoirul Naim menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama demokrasi. Ia menyebutkan berbagai faktor yang memperdalam krisis kepercayaan masyarakat, seperti rendahnya persepsi integritas birokrasi, lemahnya transparansi, lambannya respons pelayanan publik, serta masifnya disinformasi dan polarisasi politik di ruang digital yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.

Melalui forum tersebut, Bakesbangpol Jawa Barat memperkenalkan konsep transformasi birokrasi terbuka yang bertumpu pada empat pilar utama, yakni keterbukaan informasi, akuntabilitas kinerja, partisipasi publik yang bermakna, serta inovasi layanan digital.

Transformasi birokrasi, menurutnya, tidak lagi dimaknai sebatas perubahan administratif, melainkan perubahan paradigma menyeluruh yang menyentuh kebijakan, proses, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi.

Forum ini juga menegaskan bahwa rekonstruksi kepercayaan publik bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi menuntut pemerintah terbuka dalam menyampaikan proses pengambilan keputusan dan pengelolaan data publik.

Adapun akuntabilitas memastikan seluruh kebijakan berpijak pada tujuan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi ditekankan sebagai keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam program-program pemerintah. 

“Jika ketiga hal ini dijalankan dengan baik, maka akan memunculkan birokrasi terbuka yang sinergis dengan kebutuhan rakyat,” ungkap Fatmawati selaku pemantik diskusi.

Dari perspektif akademik, ditegaskan bahwa persoalan birokrasi tidak dapat dilepaskan dari relasinya dengan kekuasaan politik. Reformasi birokrasi kerap terjebak dalam praktik simbolik yang terbuka secara tampilan tetapi tertutup secara substansi.

Oleh karena itu, rekonstruksi kepercayaan publik hanya dapat terwujud apabila negara memiliki keberanian untuk diawasi dan dikoreksi oleh masyarakat, dengan melibatkan mahasiswa dan generasi muda sebagai mitra strategis dalam mengawal kebijakan publik yang berintegritas dan berkelanjutan.***