KabarUMBdg

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomatisasi telah memicu perubahan mendasar dalam struktur dunia kerja. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi jenis pekerjaan, tetapi cara kerja, pola hubungan kerja, serta kompetensi yang dibutuhkan tenaga kerja. Dunia kerja kini bergerak menuju sistem yang lebih fleksibel, kompetitif, dan berbasis keterampilan.

Isu tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Kuliah Bareng Birokrat (KBB) Volume 4 yang diselenggarakan Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung dengan tema Peran Pemerintah dan Generasi Muda dalam Menghadapi Tantangan Kerja Masa Depan. Kegiatan yang berlangsung pada 08–09 Januari 2026 di Auditorium KH Ahmad Dahlan UM Bandung ini diikuti sekitar 400 peserta dari kalangan dosen, mahasiswa lintas program studi, dan tamu undangan.

Dalam perubahan lanskap ketenagakerjaan tersebut, pemerintah diposisikan sebagai aktor strategis dalam mengarahkan transformasi ketenagakerjaan nasional. Selain menjalankan fungsi regulasi, pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan berkeadilan melalui kebijakan yang responsif terhadap dinamika industri dan perkembangan teknologi.

Rangkaian kegiatan KBB Volume 4 diawali dengan sambutan Kaprodi Administrasi Publik Meti Mediyastuti Sofyan yang menegaskan bahwa KBB merupakan ruang akademik strategis untuk mempertemukan mahasiswa dengan para pemangku kebijakan. Forum ini diharapkan mampu memperkaya wawasan mahasiswa mengenai tantangan kebijakan publik, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Rektor UM Bandung Herry Suhardiyanto dalam sambutannya menekankan peran perguruan tinggi dalam menyiapkan generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tetapi adaptif terhadap dinamika dunia kerja yang terus berubah. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab strategis dalam membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

Perubahan dunia kerja memberikan dampak signifikan bagi generasi muda yang berada pada fase transisi dari pendidikan ke dunia kerja. Mereka dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat, perubahan tuntutan kompetensi yang cepat, dan ketidakpastian jalur karier. Kondisi ini menuntut kesiapan generasi muda dalam mengembangkan literasi digital, keterampilan nonteknis, dan kemampuan belajar sepanjang hayat.

Pemantik diskusi Fatmawati menyoroti masih tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja. Setiap tahun ribuan sarjana diluluskan, tetapi tidak seluruhnya memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ia menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan generasi muda agar lulusan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi adaptif dan kompeten.

Dalam sesi utama, KBB Volume 4 menghadirkan Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli dan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi sebagai keynote speaker. Melalui forum ini, UM Bandung mendorong sinergi lintas sektor dalam merespons transformasi dunia kerja sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk berinovasi, menciptakan lapangan kerja, dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial di masa depan.***

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi tantangan serius dalam demokrasi modern. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang demokratis. Tanpa kepercayaan, kebijakan publik berisiko kehilangan legitimasi, bahkan dapat mendorong stagnasi pembangunan dan memicu potensi kekacauan sosial di tengah masyarakat.

Merespons urgensi tersebut, Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung menyelenggarakan kegiatan Kuliah Bareng Birokrat bertajuk “Rekonstruksi Kepercayaan Publik melalui Transformasi Birokrasi Terbuka yang Strategis, Solutif, dan Implementatif” di Auditorium KH Ahmad Dahlan, UM Bandung, Kamis (08/01/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis antara dunia akademik dan praktik kebijakan publik.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, Khoirul Naim, yang memaparkan strategi, kebijakan, serta roadmap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memulihkan kepercayaan publik.

Sementara itu, Muchamad Indra Purnama dari Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) memberikan tinjauan akademik mengenai relasi birokrasi dan kekuasaan serta tantangan netralitas dan profesionalisme birokrasi di tengah dinamika politik nasional.

Dalam paparannya, Khoirul Naim menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama demokrasi. Ia menyebutkan berbagai faktor yang memperdalam krisis kepercayaan masyarakat, seperti rendahnya persepsi integritas birokrasi, lemahnya transparansi, lambannya respons pelayanan publik, serta masifnya disinformasi dan polarisasi politik di ruang digital yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.

Melalui forum tersebut, Bakesbangpol Jawa Barat memperkenalkan konsep transformasi birokrasi terbuka yang bertumpu pada empat pilar utama, yakni keterbukaan informasi, akuntabilitas kinerja, partisipasi publik yang bermakna, serta inovasi layanan digital.

Transformasi birokrasi, menurutnya, tidak lagi dimaknai sebatas perubahan administratif, melainkan perubahan paradigma menyeluruh yang menyentuh kebijakan, proses, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi.

Forum ini juga menegaskan bahwa rekonstruksi kepercayaan publik bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi menuntut pemerintah terbuka dalam menyampaikan proses pengambilan keputusan dan pengelolaan data publik.

Adapun akuntabilitas memastikan seluruh kebijakan berpijak pada tujuan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi ditekankan sebagai keterlibatan masyarakat secara bermakna dalam program-program pemerintah. 

“Jika ketiga hal ini dijalankan dengan baik, maka akan memunculkan birokrasi terbuka yang sinergis dengan kebutuhan rakyat,” ungkap Fatmawati selaku pemantik diskusi.

Dari perspektif akademik, ditegaskan bahwa persoalan birokrasi tidak dapat dilepaskan dari relasinya dengan kekuasaan politik. Reformasi birokrasi kerap terjebak dalam praktik simbolik yang terbuka secara tampilan tetapi tertutup secara substansi.

Oleh karena itu, rekonstruksi kepercayaan publik hanya dapat terwujud apabila negara memiliki keberanian untuk diawasi dan dikoreksi oleh masyarakat, dengan melibatkan mahasiswa dan generasi muda sebagai mitra strategis dalam mengawal kebijakan publik yang berintegritas dan berkelanjutan.***

UMBANDUNG.AC.ID, Garut -- Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Ketua BPH UM Bandung Dadang Kahmad menegaskan bahwa peringatan milad pada hakikatnya merupakan momentum untuk bersyukur sekaligus menumbuhkan optimisme dalam menatap masa depan.

Hal tersebut disampaikannya dalam ceramah Milad ke-113 Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Garut pada Minggu, 28 Desember 2025.

Menurut Dadang Kahmad, sikap syukur menjadi kunci utama lahirnya keberkahan dan kemajuan. Ia mengutip pesan Al-Qur’an yang menegaskan bahwa siapa pun yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah SWT.

Oarena itu, warga Muhammadiyah diajak untuk terus memelihara optimisme, tidak larut dalam keluhan, serta menampilkan wajah-wajah syukur yang memancarkan ketenangan dan harapan.

Ketua PP Muhammadiyah tersebut juga mengajak jamaah untuk mensyukuri kondisi geografis dan sejarah Kabupaten Garut yang dikenal sebagai daerah yang indah dan subur sejak masa lampau.

Ia menuturkan bahwa Garut bahkan pernah menarik perhatian dunia internasional, salah satunya dengan kunjungan aktor film Eropa Charlie Chaplin yang tercatat dua kali datang ke Garut pada era 1930-an.

Fakta tersebut, menurutnya, menjadi penanda bahwa Garut sejak dahulu merupakan wilayah yang gemah ripah loh jinawi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

“Milad ke-113 Muhammadiyah juga merupakan tonggak penting untuk mensyukuri keberlanjutan gerakan persyarikatan yang kini telah memasuki abad kedua. Oleh karena itu, warga Muhammadiyah harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, termasuk menyiapkan perjalanan panjang menuju Milad ke-213 sebagai putaran abad kedua Muhammadiyah,” ujar Dadang Kahmad.

Ia juga menyoroti posisi historis Garut sebagai salah satu daerah awal perkembangan Muhammadiyah di Jawa Barat. Bahkan, Muhammadiyah di Garut disebut telah berusia lebih dari satu abad sehingga menjadikannya bagian penting dari sejarah dakwah dan tajdid Muhammadiyah di tanah Pasundan.

Konsisten Hadirkan Manfaat

Lebih lanjut, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menjelaskan alasan Muhammadiyah mampu bertahan dan terus berkembang hingga memasuki abad kedua.

Selain memiliki aset amal usaha yang besar dan menempati posisi keempat dunia di antara organisasi keagamaan internasional, Muhammadiyah dinilai konsisten menghadirkan manfaat nyata bagi umat.

Hal itu terlihat dari pengelolaan ratusan perguruan tinggi hingga aksi-aksi kemanusiaan, seperti penanganan pandemi Covid-19 dan bantuan kebencanaan di berbagai wilayah, termasuk Sumatera.

Menurutnya, kunci keberlanjutan Muhammadiyah terletak pada prinsip kebermanfaatan, layaknya matahari yang terus memberi cahaya tanpa henti.

Dalam pengelolaan ranting dan cabang, ia menekankan tiga kewajiban utama yang harus dijalankan, yakni pelaksanaan rapat pimpinan secara rutin, pengajian pembinaan yang berkelanjutan, serta penyelenggaraan kursus atau pelatihan keterampilan bagi anggota.

Menutup ceramahnya, Dadang Kahmad menegaskan bahwa kekuatan Muhammadiyah juga bersumber dari karakter warganya, seperti sikap bersyukur, sabar dalam menghadapi tantangan, jujur dalam mengemban amanah, istikamah dalam perjuangan, serta dermawan melalui zakat, infak, dan sedekah.

“Muhammadiyah akan terus berdakwah amar makruf nahi mungkar sepanjang hayat, selama kehidupan ini masih dihadapkan pada berbagai bentuk kemungkaran dan ketidakadilan,” tandasnya.***

UMBANDUNG.AC.ID, Bandung -- Puluhan mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi peminatan Jurnalistik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung mengikuti kuliah umum di Aula Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat pada Jumat (02/01/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan pemahaman mahasiswa terhadap sistem dan regulasi penyiaran di Indonesia

Dosen UM Bandung Roni Tabroni menjelaskan bahwa terdapat dua regulator pers di Indonesia, yakni Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan berfokus pada pengaturan serta pengawasan konten di lembaga penyiaran.

Ia menegaskan bahwa seluruh lembaga penyiaran radio dan televisi berada dalam pengawasan regulasi yang diatur melalui Undang-Undang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam konteks ini, KPID memiliki kewenangan khusus dalam mengawasi isi siaran di daerah.

”Pengawasan isi siaran tidak hanya menjadi tanggung jawab KPID, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Jawa Barat sebagai barometer penyiaran nasional karena menjadi provinsi dengan jumlah lembaga penyiaran terbanyak di Indonesia,” ujar Roni saat memberikan sambutan.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya dibekali pemahaman teoritis, tetapi dilibatkan secara teknis dalam proses pengawasan isi siaran. Program tersebut direncanakan berlangsung selama empat minggu dan berpeluang dikonversi sebagai tugas magang, dengan tujuan utama memberikan pengalaman praktis di bidang jurnalistik.

Komponen strategis

Sementara itu, secara terpisah pada Senin (05/01/2026), Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi UM Bandung Euis Evi Puspitasari menegaskan bahwa praktik lapangan atau magang memiliki peran penting, baik secara empiris maupun teoretis, dalam pendidikan tinggi. Menurutnya, praktik lapangan merupakan komponen strategis dalam membentuk kompetensi dan kesiapan kerja mahasiswa.

Ia menjelaskan bahwa praktik lapangan tidak sekadar menjadi pelengkap kurikulum, tetapi berfungsi sebagai sarana utama pembentukan identitas profesional mahasiswa. ”Oleh karena itu, praktik lapangan menjadi elemen esensial dalam menghasilkan lulusan yang relevan, adaptif, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis,” ujar Euis.

Lebih lanjut, Euis menyampaikan bahwa prodi Ilmu Komunikasi UM Bandung berkomitmen mencetak lulusan yang cakap sebagai pengelola konten strategis, perencana media sosial, dan wirausaha di bidang komunikasi digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan industri, didukung kegiatan praktikum, magang, dan proyek kolaboratif dengan dunia usaha dan media.

Kunjungan dan kuliah umum ini turut dihadiri Wakil Ketua KPID Jawa Barat Almadina Rakhmaniar, Koordinator Bidang Kelembagaan Lukman Munawar Fauzi, Koordinator Bidang Isi Siaran Dede Kania, Komisioner Bidang Isi Siaran Jalu P Priambodo, dan Komisioner Bidang PKSP Dadan Hendaya.***(FA)